SULAWESI TENGGARA — Dorongan evaluasi itu disampaikan Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata yang juga duduk sebagai Dewan Penasihat MTI, Sabtu (12/9/2026). Ia menilai arah transisi energi di sektor transportasi saat ini masih memanjakan kendaraan pribadi ketimbang membenahi angkutan umum.
Rp 3 Triliun untuk Satu Juta Motor Listrik
Pemerintah menyiapkan anggaran negara Rp 3 triliun untuk mensubsidi satu juta unit sepeda motor listrik. Angka itu tertuang dalam rencana insentif yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto saat pidato pengantar RAPBN 2027 dan Nota Keuangan pada Agustus lalu.
Menurut Djoko, dana sebesar itu jauh lebih optimal jika dipakai membiayai dan mengembangkan angkutan umum massal di 120 kota. Ia mencatat baru sekitar 8,3 persen atau 46 dari 552 pemerintah daerah yang mengembangkan transportasi umum berskema Buy The Service (BTS).
Mengapa Bus Listrik Dinilai Lebih Berkeadilan
Subsidi APBN atau APBD untuk bus listrik disebut memberi dampak sistemik yang lebih luas dibanding insentif motor listrik. Satu unit bus bisa dinikmati ribuan orang setiap hari, sementara insentif motor listrik cenderung jatuh ke konsumen yang sudah punya daya beli.
"Subsidi APBN/APBD untuk bus listrik dapat dinikmati oleh ribuan orang per unit setiap harinya. Alokasi anggaran negara pun menjadi lebih berkeadilan sosial karena menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah," ujar Djoko lewat keterangannya.
Dari sisi kemacetan, satu bus berkapasitas besar disebut sanggup menggantikan 40 hingga 60 sepeda motor di jalan raya. Motor listrik, kata dia, hanya mengalihkan jenis emisi tanpa menyelesaikan penumpukan volume kendaraan roda dua.
75 Persen Kecelakaan Didominasi Sepeda Motor
Pengalihan moda dari kendaraan pribadi ke bus massal juga dinilai menekan angka kecelakaan secara langsung. Djoko merujuk data bahwa 75 persen kecelakaan di Indonesia didominasi sepeda motor dengan tingkat fatalitas tinggi.
Ia membandingkan dengan sejumlah negara seperti China, India, dan negara-negara Eropa yang menempatkan angkutan umum sebagai prioritas utama. Perbandingan itu jadi dasar MTI mendesak pemerintah mengevaluasi ulang arah insentif nasional.
Insentif Produksi untuk Perusahaan Lokal
Di sisi lain, pemerintah telah merintis ekosistem motor listrik nasional dan berencana memberi insentif khusus bagi perusahaan lokal yang sanggup memenuhi target produksi satu juta unit. Langkah itu disebut bagian dari upaya mempercepat elektrifikasi sekaligus menekan ketergantungan pada impor bahan bakar minyak.
"Sudah saatnya pemerintah mengevaluasi ulang arah insentif nasional, menggeser fokus dari subsidi motor pribadi menuju penguatan armada bus listrik perkotaan demi mewujudkan keadilan sosial, ruang kota yang manusiawi, dan masa depan fiskal yang berkelanjutan," pungkas Djoko.
Usulan MTI ini menambah daftar masukan menjelang pembahasan anggaran 2027, saat pemerintah berupaya menyeimbangkan target elektrifikasi kendaraan pribadi dengan kebutuhan transportasi publik di daerah.
