SULAWESI TENGGARA — Rencana perampingan BUMN yang sempat mengemuka sejak awal tahun kini mulai menunjukkan angka konkret. CEO Danantara, Rosan Roeslani, dalam kunjungannya ke kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta, Minggu (21/6/2026) lalu, melaporkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN yang terdata, sebanyak 258 perusahaan sudah berhasil dikonsolidasikan.
“Dilanjutkan dengan target sekitar 300 entitas dalam waktu dekat,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam siaran resminya, Senin (22/6/2026), mengutip pernyataan Rosan.
Transformasi BUMN Jadi Mesin Ekonomi
Penggabungan dan penataan ulang ini bukan sekadar soal efisiensi administrasi. Pemerintah ingin memastikan setiap aset negara yang dikelola lewat BUMN—mulai dari Pertamina di sektor energi, PLN di kelistrikan, hingga BRI dan Telkom di sektor keuangan dan telekomunikasi—benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan bagian dari agenda besar Presiden untuk menjadikan kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi,” jelas Teddy.
Dengan jumlah entitas yang saat ini masih tersebar dalam puluhan holding dan anak usaha, proses konsolidasi dinilai krusial agar pengelolaan aset negara tidak tumpang tindih. Langkah ini juga diyakini bisa menekan biaya operasional dan memperkuat daya saing di tengah tekanan ekonomi global.
Nasib Ratusan Entitas Lainnya
Setelah 258 entitas rampung dikonsolidasikan, perhatian kini tertuju pada 300 BUMN lain yang masuk daftar perampingan berikutnya. Meski belum disebutkan secara rinci, sejumlah perusahaan pelat merah yang bergerak di sektor infrastruktur, perumahan, dan jasa keuangan diprediksi menjadi prioritas.
Rosan, dalam pertemuan dengan Presiden, juga membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal. Hal ini mencakup penjualan saham, penggabungan usaha, hingga pembubaran entitas yang dinilai tidak efisien.
Langkah ini menjadi ujian bagi Danantara sebagai superholding BUMN yang dibentuk untuk mengelola investasi dan aset negara secara profesional. Jika berjalan mulus, efisiensi yang dihasilkan bisa menjadi sumber pendanaan baru untuk program-program prioritas pemerintah tanpa harus mengandalkan utang atau APBN.
