KENDARI — Rezky Apriliansyah membawa semangat perubahan besar dalam kepemimpinannya. Visinya, "Transformasi Komisariat Hukum UNHALU: Awal Baru Merajut Integritas, Menegakkan Supremasi Hukum," menjadi pijakan utama untuk menggerakkan roda organisasi ke arah yang lebih progresif dan kritis terhadap isu-isu hukum terkini.
Dalam forum RAK tersebut, Rezky tidak berjalan sendirian. Ia didampingi oleh Darmono sebagai Mide Formateur I dan Alif Perdian sebagai Mide Formateur II. Kehadiran keduanya dinilai akan memperkuat sinergi kepengurusan baru dalam menjalankan program kerja ke depan.
Bukan Sekadar Pergantian Struktural, tapi Penguatan Peran Kader
Bagi Rezky, momen ini lebih dari sekadar serah terima jabatan. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan baru harus menjadi momentum untuk mengaktifkan kembali peran organisasi, melahirkan kader-kader berkualitas, serta memperkuat budaya literasi di lingkungan kampus.
"Dalam forum RAK kali ini saya tidak terpilih sendiri melainkan banyak teman-teman yang terlibat aktif untuk mensukseskannya. Ini bukan sekadar pergantian struktural kepengurusan, tetapi bagaimana kita membuka kembali ruang perjuangan dan memastikan HMI tetap hadir menjawab persoalan umat dan bangsa," ujarnya, Kamis (27/8/2026).
Mendorong Kader untuk Peduli pada Persoalan Hukum
Komisariat Hukum UHO memiliki posisi strategis untuk merespons berbagai persoalan hukum yang berkembang di Sulawesi Tenggara. Rezky menekankan bahwa kepekaan terhadap isu-isu hukum harus menjadi tugas utama setiap kader, di mana pun mereka berada.
Ia juga mengajak seluruh elemen komisariat untuk membangun organisasi secara kolektif. Prinsip kebersamaan ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada kader yang tertinggal dan setiap potensi yang ada bisa dikembangkan secara optimal.
"Komisariat Hukum UHO ini adalah rumah kita bersama. Tidak ada kader yang ditinggalkan dan tidak ada potensi yang dibiarkan berjalan sendiri," katanya.
Target Kepengurusan Baru: Kaderisasi dan Gerakan Kritis
Dengan terpilihnya Rezky Apriliansyah, HMI Komisariat Hukum UHO diharapkan mampu kembali produktif dalam menjalankan kaderisasi. Organisasi ini dituntut untuk melahirkan gerakan yang tidak hanya kritis, tetapi juga progresif dalam menyikapi dinamika hukum di daerah.
Kepengurusan baru ini pun langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari konsolidasi internal hingga merancang agenda-agenda strategis yang berdampak langsung bagi mahasiswa dan masyarakat luas.
