KENDARI — El Niño kerap dijadikan kambing hitam atas meluasnya kebakaran hutan dan lahan setiap musim kemarau. Para peneliti menegaskan: cuaca ekstrem hanyalah pemicu, bukan akar masalah.
"El Niño membuat lahan mudah terbakar, tetapi El Niño tidak menyalakan api. Ada manusia, ada kepentingan, dan ada ruang yang hendak diubah," tegas Bagus Karyo Widhiasto, praktisi kehutanan sekaligus peneliti ekologi politik, dalam keterangannya yang dikutip Radar Kendari.
Api Adalah Gejala, Politik Ruang Adalah Penyakitnya
Bagus menjelaskan, hutan bukan sekadar kumpulan vegetasi. Ia ruang yang sarat orientasi ekonomi, sosial, dan politik. Pertanyaan utamanya bukan lagi siapa yang membakar, melainkan siapa yang diuntungkan setelah fungsi lahan berubah.
Senada dengan itu, Guru Besar IPB University Bambang Hero Saharjo menyoroti pentingnya pendekatan forensik kebakaran. Karhutla harus dibaca dari aktivitas dan kepentingan di balik pembakaran, bukan sekadar anomali iklim semata.
Penanganan Negara Baru Sampai Pemadaman, Bukan Pencegahan
Catatan sejarah menunjukkan karhutla bukan lagi kejadian insidental. Pola penanganan pemerintah masih terlalu berorientasi pada pemadaman ketimbang pencegahan. Titik api selalu muncul di bentang alam yang sama setiap tahunnya.
Pemerintah sebenarnya memiliki perangkat canggih: regulasi, patroli, penegak hukum, pemantauan hotspot, hingga metode pendeteksi karhutla inovatif. Namun, seluruh instrumen itu belum mampu menghentikan api.
"Negara tidak kekurangan alat untuk memadamkan api. Negara kekurangan keberanian untuk memadamkan kepentingan di balik api," pungkas Bagus.
Kecurigaan di Area Konsesi dan Penegakan Hukum
Kedekatan titik panas dengan area konsesi kerap menimbulkan kecurigaan publik. Meski demikian, Bagus mengingatkan agar data spasial tidak langsung dipakai menuding perusahaan tertentu tanpa penyelidikan mendalam.
Penegakan hukum wajib menelusuri siapa pengelola, pembiaya, hingga pihak yang menikmati keuntungan ekonomi dari pembakaran. Dampak karhutla meluas pada berbagai sektor kerugian, sementara keuntungan perubahan fungsi lahan hanya dinikmati segelintir aktor.
Ancaman terhadap Kredibilitas Target FOLU Net Sink 2030
Kebakaran yang terus berulang mengancam target Indonesia mencapai sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink pada 2030. Padahal, komitmen tersebut menjadi bagian upaya global mengatasi perubahan iklim.
"Indonesia ingin dunia percaya pada FOLU Net Sink 2030. Tetapi setiap tahun kita masih membiarkan karbon terbakar. Ini bukan hanya persoalan emisi, tetapi persoalan kredibilitas sebuah bangsa," ujar Bagus.
Ukuran keberhasilan penanganan karhutla seharusnya tidak lagi dihitung dari seberapa banyak titik api yang padam. Keberanian menyentuh akar masalah adalah kuncinya. "Api adalah gejalanya. Politik ruang adalah penyakitnya," tandasnya.
