KENDARI — Pelantikan pengurus DPW APKASINDO Provinsi Sultra di Kendari, Kamis (15/10/2026), dipakai Pemprov Sultra untuk menitipkan empat agenda besar kepada organisasi petani sawit tersebut. Selain soal produktivitas dan pembiayaan, pemerintah daerah menyoroti kelembagaan petani dan hubungan kemitraan dengan pabrik kelapa sawit (PKS).
Rony Yakob membacakan sambutan Gubernur Andi Sumangerukka. Dalam sambutan itu, kelapa sawit disebut berperan strategis bagi perekonomian Sultra, bukan hanya sebagai sumber pendapatan masyarakat tetapi juga penopang lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Empat Titik yang Diminta Dijalankan APKASINDO
Pemerintah daerah merinci empat fokus pendampingan yang harus dijalankan pengurus baru. Pertama, peningkatan produktivitas kebun rakyat lewat penerapan praktik budidaya yang baik atau good agricultural practices (GAP).
APKASINDO diminta mendampingi petani memakai benih unggul bersertifikat dan memanfaatkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara optimal. Kedua, penguatan kelembagaan petani agar pekebun berhimpun dalam kelompok tani atau koperasi.
“Kami mendorong penguatan konsolidasi petani melalui kelompok tani atau koperasi agar memiliki posisi tawar yang kuat dan kemudahan akses pembiayaan, sekaligus mempercepat penyelesaian legalitas lahan demi memberikan kepastian hukum serta mencegah konflik sosial,” kata Gubernur Sultra.
Fokus ketiga menyangkut kemitraan antara petani dan pabrik kelapa sawit. Pemerintah daerah meminta hubungan itu berjalan sehat, adil, dan transparan, terutama dalam menjamin keterbukaan serta keadilan harga di tingkat petani.
“Ketiga, kami menegaskan pentingnya mewujudkan hubungan kemitraan yang sehat, adil, dan transparan antara petani dan pabrik kelapa sawit,” lanjutnya.
Fokus keempat adalah pendampingan agar perkebunan rakyat memenuhi standar tata kelola sawit berkelanjutan. APKASINDO diharapkan membantu petani menerapkan praktik ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing.
“Keempat, kami berharap agar APKASINDO senantiasa memberikan pendampingan kepada para petani dalam memenuhi standar tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdaya saing,” demikian isi sambutan itu.
Mengapa Tata Kelola Jadi Sorotan
Di balik potensi ekonominya, pengembangan perkebunan sawit di Sultra masih menghadapi tantangan. Pemerintah daerah menyebut persoalan tata kelola perkebunan butuh langkah konkret, bukan sekadar imbauan.
“Di balik potensi komoditas kelapa sawit di Sultra, tidak dapat dipungkiri bahwa kita masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika tata kelola perkebunan yang memerlukan langkah konkret,” kata Andi Sumangerukka, diwakili Rony.
Kepastian hukum atas lahan ditempatkan sebagai aspek penting. Selain mencegah konflik sosial, legalitas lahan disebut memberi perlindungan kepada pekebun dalam menjalankan usaha perkebunan.
Koordinasi Lintas Instansi Jadi Kunci
Pemprov Sultra juga mengapresiasi peran APKASINDO selama ini dalam mendampingi dan memperjuangkan kepentingan petani sawit. Organisasi itu diharapkan tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor perkebunan rakyat.
Gubernur menekankan pentingnya koordinasi antara APKASINDO, dinas perkebunan, dan instansi terkait. Kolaborasi itu diperlukan untuk memfasilitasi regulasi, pembinaan, serta koordinasi kebijakan di tingkat daerah.
Lewat koordinasi tersebut, persoalan pekebun diharapkan bisa diselesaikan bertahap, mulai dari peningkatan produktivitas hingga penguatan kelembagaan dan kemitraan usaha.
